Pelatihan Enumerator Dalam Rangka Penelitian Faktor Resiko Stunting Pada Baduta Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pembangunan suatu bangsa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warga negara. Ukuran kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM), sedangkan ukuran kesejahteraan masyarakat antara lain dapat dilihat dari tingkat kemiskinan dan status gizi masyarakat (BPPN, 2007). Permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Masalah kurang energi protein (KEP) sebagai salah satu masalah gizi utama yang terjadi pada baduta (bawah lima tahun).Implikasi dari kekurangan gizi yang lama pada anak dinamakan stunting. Anak dengan stunting akan mengalami hambatan pertumbuhan panjang badan/tinggi badan menurut umur (Husaini, et al., 2003).

Anak dengan kondisi stunting, kelak akan menjadi manusia dewasa dengan kualitas rendah. Jika kondisi ini terjadi pada anak berumur 0-2 tahun, maka besar kemungkinan anak tidak dapat mencapai tinggi badan potensial yang diharapkan, anak akan mengalami perkembangan otak yang tidak sempurna, sehingga berdampak pada kesulitan dalam memenuhi nilai akademis (Atmarita, 2010).

Model manajemen perilaku positif merupakan model pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menerapkan solusi yang sebenarnya telah ada di masyarakat untuk mengatasi permasalahan, dengan menggunakan metodologi partisipatif dan proses participatory learning and action, sehingga dapat mengurangi stunting (CORE, 2003). Pendekatan ini direalisasikan melalui kegiatan Pos Gizi.

Berdasarkan hal tersebut, model manajemen perilaku positif dapat dianggap sebagai salah satu cara pemecahan masalah stunting pada baduta, mengingat kebudayaan masyarakat bervariasi satu daerah dengan daerah yang lainnya sehingga kemungkinan dapatberbeda pula hasilnya, maka perlu dilakukan penelitian tindakan untuk membuktikanbahwa dengan pemberdayaan masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda tersebut sekaligus dapat mengatasi permasalahan stunting pada baduta yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017.

Dalam Rangka mempermudah kegiatan penelitian maka dilaksanakakan kegiatan pelatihan enumerator sebagai tenaga pengumpul data dilapangan dalam hal ini yang dilatih adalah petugas gizi puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Training enumerator sekaligus penandatangan kontrak adilaksanakan pada tanggal 12 s/d 13 Juli 2017, bertempat di Aula 2 Dinkes Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peserta berjumlah 13 peserta dari Puskesmas, 4 peserta dari dinas kesehatan kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagai Narasumber adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Materi Pelatihan meliputi penyampaian :

1. Metode Penelitian
2. Instrumen Penelitian
3. Variabel Penelitian
4. Kerangka Konsep
5. Prosedur Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
6. Tempat dan Waktu Penelitian

Staf pengajar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarbaru, Dr.Husaini SKM, M.Kes di Amuntai, Kamis mengatakan, terdapat tiga kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang diprioritaskan menjadi lokasi penelitian faktor resiko kejadian gizi buruk (stunting).

“Hanya saja Kabupaten HSU yang nampaknya memiliki penurunan resiko stunting yang sangat bagus dan masuk akal oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, sehingga kita tetapkan menjadi lokasi penelitian,” ujar Husaini.

Husaini mengatakan, guna melakukan penelitian ini maka pihaknya membutuhkan bantuan jajaran kesehatan khususnya di 13 puskesmas yang akan mendapatkan pelatihan tehnik pengumpulan (enumerasi).

Pada pelatihan Enumerator di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) HSU, Kamis, pihaknya mengundang petugas kesehatan dari 13 Puskesmas di HSU dalam rangka melakukan penelitian Stunting.

Asisten II Setda HSU Akhmad Rifaniansyah saat membuka pelatihan menyampaikan terima kasih kepada Kemenkes dan Fakultas Kedokteran Unlam Banjarbaru yang menjadikan Kabupaten HSU sebagai tempat penelitian mengenai penanganan gizi buruk ini.

Karena, katanya, awal 2016 lalu Kabupaten HSU bersama Kabupaten HSS dan Batola memang ditetapkan sebagai daerah prevalensi gizi kurang, namun Pemkab HSU cukup berhasil dalam menurunkan angka gizi buruk.

“Semoga saja dengan adanya penelitian ini memberi masukan bagi pemerintah daerah agar kedepan lebih baik lagi dalam penanganan kasus gizi buruk pada balita dan ibu hamil,” katanya.

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes HSU Eddy Hadrianor mengatakan, Pemerintah Daerah HSU sudah menerbitkan Peraturan Daerah tentang upaya penurunan gizi buruk. Upaya pencegahan juga dilakukan dengan menerjunlan petugas kesehatan melakukan pembinaan kepada pasangan yang baru menikah agar selalu menjaga kesehatan khususnya pada ibu hamil.

Sumber :

2017 ANTARA News Kalimantan Selatan

Atmarita-2010. Masalah Generasi Penerus Bangsa Saat Ini di Indonesia : Kurang Gizi, Kurang Sehat, Kurang Cerdas, Yogyakarta

CORE.2003 : Buku Panduan Yang Berkesinambungan Bagi Anak Malnutrisi  Diterjemahkan oleh Project Concern Internasional/PCI-Indonesia

BPPN 2007 .Badan Perencenaan Pembangunan Nasional (BPPN) 2007, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010, Jakarta

Husaini, Jahari AB, Heryudarini, Halati S, Nugraheni A, Pollit E. KMS perkembangan anak: teknologi sederhana yang relevan dengan program peningkatan kualitas sdm. 2003